Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Kick Off Evaluasi SAKIP Reformasi Birokrasi Zona Integritas Tahun 2021
Kementerian PANRB akan segera melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2021. Sebagai persiapan, Unit Kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menggelar Kick Off Evaluasi SAKIP-RB-ZI Tahun 2021. Acara ini diselenggarakan secara Live melalui Kanal Youtube RBKUNWAS yang diadakan pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB. Sekretaris Tahir, S.H. dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Samina Laela, S.E., S.H. mengikuti Acara Live tersebut dari Ruangan Kerja masing-masing.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB Prof. Erwan Agus Purwanto hadir menyampaikan pendahuluan pelaksanaan Evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas Tahun 2021 bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Bapak Akhmad Hasmy.
Lebih lanjut TIM SHPRBZI Kedeputian RBKUNWAS, Canggih Hangga Wicaksono akan menginformasikan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2021.
Berita Terkait: