Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Fatwa Mahkamah Agung RI
Fatwa Mahkamah Agung RI
Beberapa Fatwa (Nasehat Hukum) MA RI :
1. Laporan Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat : 10-TUADA-AG/X/2011
2. Permohonan Pendapat Hukum : 059/KMA/V/2009
3. Sikap Mahkamah Agung terhadap organisasi advokat : 052/KMA/V/2009
4. Mohon Fatwa dan Perlindungan Hukum : 045/KMA/IV/2009
5. Permohonan Fatwa mengenai Pelaksanaan Putusan MA-RI No. 05.P/HUM/Th.2005
tgl 21-02-2006 : 117/KMA/IX/2009
6.Permohonan Fatwa Hukum dari Menteri Dalam Negeri : 151/KMA/XII/2009
Berita Populer: