Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. APLIKASI ANTRIAN SIDANG
MANUAL BOOK/PANDUAN
APLIKASI SISTEM ANTRIAN SIDANG PENGADILAN AGAMA JEMBER
Aplikasi Sistem Antrian Sidang Pengadilan Agama Jember diperlukan untuk akurasi data pihak berperkara dari mulai antrian sampai persidangan dimulai termasuk pencocokan wajah Pihak Berperkara. Hal ini sangat diperlukan guna membantu Panitera Pengganti dan Hakim untuk memverifikasi data informasi Pihak Berperkara apakah sudah valid untuk melakukan persidangan.
Aplikasi informasi antrian sidang dapat membantu proses antrian dan bermanfaat baik bagi sisi Panitera Pengganti dan Para Pihak, sehingga kedepannya proses antrian bukan lagi merupakan proses yang menyita atau memberikan ketidakpastian waktu bagi Para Pihak. Panitera Pengganti tidak perlu memanggil satu persatu Para Pihak untuk masuk ke Ruang Sidang karena sudah terotomatis akan terpanggil melalui sistem.
Selain itu Aplikasi Antrian Sidang untuk menginformasikan antrian secara real-time kepada Para Pihak Berperkara sehingga dapat membantu para Pihak untuk mengetahui estimasi waktu pelayanan di Ruang Sidang.
Gambar 1 Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Jember
Berita Populer: