Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 4315
Statistik Perkara
- STATISTIK PERKARA DI SIPP
- REKAPAN STATISTIK TAHUN 2021
- REKAPAN STATISTIK TAHUN 2022
- REKAPAN STATISTIK TAHUN 2023
- REKAPAN STATISTIK TAHUN 2024
- REKAPAN STATISTIK TAHUN 2025
- LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN TAHUN 2022
- LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN TAHUN 2023
- LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN TAHUN 2024
- LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN TAHUN 2025
- LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA 2022
- LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA 2023
- LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA 2024
- LAPORAN TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA 2025
Berita Populer: