Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Rapat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Selasa, 10 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Jember diadakan Rapat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. H. Karmin, M.H, selaku Ketua Tim Zona Integritas, dihadiri Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H., Sekretaris Tim ZI, H. Raharjo, S.H., M.Hum., dan Ketua Koordinator Area serta anggota tim pembangunan Zona Integritas. Kegiatan diawali dengan pembacaan Yel-Yel Pengadilan Agama Jember. Selanjutnya Ketua Tim menyampaikan perihal eviden 6 Area ZI yang harus dipahami dan dikuasai masing-masing Ketua dan anggota Tim Pembangunan ZI.
Ketua Pengadilan Agama Jember yang sekaligus sebagai Pembina Tim Pembangunan ZI turut mengarahkan tim dalam rapat serta memetakan sumber daya yang ada, menentukan langkah-langkah serta kebijakan dalam pembangunan ZI sesuai dengan target prioritas. Harapan kedepannya semua pegawai harus dapat berkerja secara multifungsi serta selalu menegakkan kedisiplinan.
Kemudian peserta rapat berdiskusi membahas terkait eviden program, teknik implementasi serta ide-ide kreatif dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.
Berita Terkait: