Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Hasil Penilaian Index Pelayanan Publik dan Index Presepsi Korupsi Triwulan II Tahun 2021
Hasil Survei Penilaian Publik pada Pengadilan Agama Jember Kelas IA pada Triwulan II periode April-Juni 2021 mengalami peningkatan. Dengan hasil dari 94 Responden, Index Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3.82 dari sebelumnya pada Triwulan I 3.71 dan untuk Index Persepsi Korupsi (IPK) dengan nilai rata-rata tertimbang 3.88 dari sebelumnya 3.82.
Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan. Alhamdulillah, Pengadilan Agama Jember selalu meningkatan kualitas dalam segala Aspek untuk menunjang Pelayanan yang Prima kepada Para Pihak.
Berita Terkait: