Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Undangan Rapat Koordinasi Pelaporan Rekening Biaya Perkara
Sehubungan dengan adanya permasalahan terkait pelaporan kas di bendahara peneriman dan kas lainnya di bendahara penerimaan di satuan kerja yang berada di lingkungan Mahkamah Agung terutama terkait rekening perkara. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung mengadakan rapat koordinasi secara virtual melalui aplikasi zoom meeting pada hari Kamis (3/11/2022). Operator Bendahara Penerimaan dan Operator GLP Ahmad Mujahid mengikuti rakor tersebut dari ruang kerja.
Rapat koordinasi dilaksanakan berdasarkan telaah data yang dilakukan oleh bagian PNBP dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III 2022 ditemukannya permasalahan yaitu timbulnya Saldo Kas lainnya di Bendahara Penerimaan pada Neraca Aplikasi Sakti.
Pada Rapat Koordinasi tersebut hadir sebagai Narasumber Bapak Muji Arianto_Dit SITP Kementrian Keuangan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan "Kementrian Keuangan akan mendiskusikan lebih lanjut terkait isu tersebut dan akan segera ditindaklanjuti" ujar Bapak Muji.
Konklusi dikahir rapat koordinasi, untuk kebijakan rekening perkara diserahkan sepenuhnya kepada internal Mahkamah Agung.Kementrian Keuangan akan menyediakan media/tools pelaporan saldo rekening pada Aplikasi SAKTI. Pelaporan saldo rekening di LPJ Bendahara Penerimaan selanjutnya tidak perlu dilakukan.
Berita Terkait: