Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sidak dan Pembinaan sekaligus Tindak lanjut Hasil Pengawasan Reguler Pengadilan Agama Jember
Pada hari Senin 29 Juli 2019, pukul 07.45 WIB di pimpin langsung oleh KPTA Jawa Timur YM. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H. didampingi Panitera PTA Jawa Timur Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag. melakukan sidak dan pembinaan sekaligus rapat tindak lanjut hasil pengawasan reguler yang bertempat di Ruang Sidang Utama PA Jember.
Dalam kesempatan tersebut KPTA Jawa Timur menyampaikan apresiasi kepada PA Jember yang mendominasi penilaian kinerja melalui penerapan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) sebagai peringkat 1 kategori 1 perkara lebih dari 5000. serta memberikan motifasi dan semangat kerja kepada seluruh pegawai PA Jember agar tetap mempertahankan prestasi yang sudah tercapai.
Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah tindak lanjut hasil pengawasan reguler Pengadilan Agama Jember. KPA Jember Drs. H. Moh. Khazin M.H.E.S. juga memberi instruksi kepada seluruh jajaran pegawai untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan tugas dengan baik serta tepat waktu.
Berita Terkait: