Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Rapat Pleno Hakim Pengadilan Agama Jember
Selasa, 26 Oktober 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Jember dilaksanakan agenda Rapat Pleno Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. H. Karmin, M.H. Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. ikut serta dalam rapat tersebut bersama seluruh Hakim Pengadilan Agama Jember.
Sebelum memulai Rapat, Ketua Pengadilan Agama Jember memberikan ucapan terima kasih atas kekompakan para Hakim dan apresiasi atas pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. Harapannya setelah diskusi nanti hasilnya dapat segera diimplentasikan oleh seluruh Para Hakim.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember dengan memberikan arahan terkait kinerja dan putusan perkara kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama Jember antara lain:
1. Diskusi hukum alat bukti otentik dan sertifikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat.
2. Mempercepat proses distribusi relas panggilan kepada Majelis Hakim.
3. Peran serta Hakim dalam program Dharmayukti Karini mengenai BDBS (Bantuan Dana Beasiswa).
4. Evaluasi dan peningkatan pelaksanaan hukum acara dalam persidangan.
Berita Terkait: