Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Rapat Kordinasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Perkara Secara Elektronik
Berdasarkan surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Mei 2021 perihal Rapat Kordinasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Perkara secara Elektronik. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Perkara secara Elektronik dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 10-11 Juni 2021 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jl Meyjend Sungkono No 7 Surabaya. Sosialisasi dan Bimtek Penatausahaan Keuangan Perkara dihadiri oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Akhmad Muzaeri, S.H. dan Jurusita Chamim Tohari, S.H.
Sosialisasi dan Bimtek dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti program Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI untuk menertibkan penatausahaan keuangan perkara secara elektronik dan sosialisasi KinSatker.
Berita Terkait: