Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal TA 2021
Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1260/SEK/OT.01.1/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Undangan Rapat Koordinasi. Pelaksanakan Undangan Rapat Koordinasi berhubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 pada semester pertama dimana pelaksanaan belanja moda masih ada yang belum sesuai dengan target direncanakan. Pelaksanaan Rapat Koordinasi secara Zoom Meeting pada hari Selasa, 8 Juni 2021 dimulai pukul 08.00. Pelaksanaan Zoom Meeting Rapat Koordinasi dihadiri oleh Sekretaris Pengadilan Agama Jember Tahir, S.H.
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran (Belanja Modal) dipimpin oleh Sekretaris MA-RI didampingi Kabiro Keuangan, Kabiro Umum dan Kabiro Renprog beserta seluruh Ketua Pengadilan dan Sekretaris TK.Banding dan para Ketua dan Sekretaris TK.Pertama 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia.
Berita Terkait: