Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyerahan TLHP BPK dan Pembukaan Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2021
Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Penyerahan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung RI dan Pembukaan Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 secara resmi, Sekretaris Pengadilan Agama Jember Tahir, S.H. mengikuti Kegiatan Acara tersebut secara live streaming melalui Youtube Official Channel Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Hari Senin, tanggal 07 Februari 2020 pukul 10.00 WIB.
Acara dibuka dengan Laporan Ketua Panitia Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. HM Syarifuddin, S.H., M.H. serta Anggota III BPK (Badan Pemeriksan Keuangan). Dalam acara tersebut, juga disampaikan hanya terdapat 4 Satuan Kerja yang penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) oleh BPK mendapatkan 100% yaitu salah satunya Mahkamah Agung RI.
Berita Terkait: