Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Musyawarah Daerah VII Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Timur
Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Timur melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) VII Tahun 2022 dengan mengusung tema "Dengan Musyawarah Daerah VII Dharmayukti Karini Tahun 2022, Kita Optimalkan Kapasitas Sumberdaya Organisasi melalui Teknologi Informasi" yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 di Madiun, Jawa Timur.
Acara tersebut dihadiri oleh Ibu Ketua Dharmayukti Karini Cabang Jember Ibu Ni Wayan Suryani Rumega, S.E., S.H., M.H. didampingi Ibu Wakil Ketua Ibu Tutik Atut Thoyyibah Huda, S.Pd., Ibu Hamsiyah, S.H., dan Ibu Nova Yorista Asmara, S.H.
Musyawarah Daerah (MUSDA) Dharmayukti Karini merupakan salah satu kegiatan penting dalam keberlangsungan organisasi yaitu tentang pelaporan pertanggung jawaban dan juga masukan dan saran untuk kegiatan Dharmayukti Karini pada periode selanjutnya.
Alhamdulillah, Dharmayukti Karini Cabang Jember mendapat Juara Harapan II se Jawa Timur dengan Kategori Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja dan Inovatif Tahun 2021.
Berita Terkait: