Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Webinar Gugatan Mandiri dan Peningkatan Akses Keadilan bagi Perempuan
Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Direktorat Badan Peradilan Agama Nomor 3338/DJA/HM.00/7/2022 perihal Undangan Menghadiri Acara Webinar. Wakil Ketua Drs. H. Karmin, M.H. didampingi Sekretaris Tahir, S.H. menghadiri Webinar Gugatan Mandiri dan Peningkatan Akses Keadilan Bagi Perempuan pada Hari Selasa pukul 14.00 WIB (26/07/2022).
Webinar ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanakan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) pada 8 Desember 2022. Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama juga telah berkerjasama dengan Family Court of Australia (FCoA) yang difasilitasi oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Berita Terkait: