Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 
Sosialisasi Pengelolaan dan penataan BMN, Sinergisitas SAKIP
Sosialisasi PP Nomor 5 Tahun 2019 Tentang PNBP, dan
Sosialisasi SIKEP dan Tata cara Pembangunan Gedung Negara
oleh SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
Jember, 09 Mei 2019, Bertempat di Hotel Aston Jember diadakan pembinaan dan sosialisasi dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI Bapak A.S Pudjo Harsoyo. Bapak Sahwan ( Kepala Biro Keuangan ), Ibu Jeanny HV Hutauruk ( Sekretaris Ditjen Miltun), Bapak Jumadi (Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian), Bapak Nugroho Urip Widodo ( Kepala Sub Bagian Akuntansi ), Ibu Lilis Ainany (Kepala Sub Bagian PNBP Peradilan ).
Materi Sosilaisasi yang diberikan mengenai Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, Pemberlakuan PP Nomor 5 Tahun 2019, Penerapan Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah AGung RI (SIPENMARI) dan pemanfaatan penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Acara dimulai tepat pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 17.30 WIB. dan disertai dengan Buka Bersama.
Berita Terkait: