Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sosialisasi Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan PNBP
Pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dilaksanakan Sosialisasi PNBP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertempat di Harris Hotel and Conventions Bundaran Satelit Surabaya. Pelaksanaan sosialisasi dihadiri oleh Sekretaris Tahir, S.H., didampingi Panitera Muda Gugatan As'Ari, S.H., Operator PNBP dan Kasir. Acara juga dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. serta Bendahara Penerimaan Samina Laela, S.E., S.H.
Pelaksanaan Sosialisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Aparatur Peradilan Agama di wilayah Jawa Timur.
Pembukaan Bimbingan Teknis Sosialisasi Pengelolaan PNBP oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan pemaparan Materi mengenai Kebijakan Umum dan Era Baru Pengelolaan PNBP serta Tatacara Pemeriksaan PNBP oleh Bapak P. Edi Sumanto (Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur).
Pemaparan materi terakhir mengenai Pengelolaan PNBP Fungsional dan Reviu Pelaksanaan DIPA 04 dengan narasumber dari Badan Peradilan Agama (Badilag).
Berita Terkait: