Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sosialisasi Billing Perbendaharaan
Sehubungan dengan Migrasi SIMPONI menjadi Billing Perbendaharaan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur KPPN Tipe A1 Jember mengadakan Sosialisasi Billing Perbendaharaan secara virtual melalui Aplikasi Zoom pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 dimulai pukul 09.00 WIB. Sosialisasi diikuti oleh Petugas Aplikasi Simponi Tenaga Honorer M. Adib Sulchi, S.E., S.H.
Dalam sambutannya, Plh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jember Bapak Eko Santoso menyampaikan tujuan dengan diadakan sosialisasi ini untuk Perpindahan Aplikasi dari SIMPONI yang akan dilanjutkan pada Aplikasi Billing Perbendaharaan dengan nama TBS (Treasury Billing System).
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber dari KPPN Jember yaitu Bapak Eko Sasongko Putra. Portal Penerimaan Negara (SSO) MPN G3 merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementrian Keuangan untuk memudahkan Wajib Bayar, Wajib Setor, dan Wajib Pungut melakukan penyetoran penerimaan negara. Harapannya dengan adanya portal ini, dapat memberikan kemudahan kepada para Pengguna dalam melakukan penyetoran dan meningkatkan transaksi penerimaan negara.
Berita Terkait: