Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Rapat Koordinasi layanan POSBAKUM bersama LKBHI IAIN Jember
Senin, 02 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Pengadilan Agama Jember, dilaksanakan Koordinasi dan langkah penanganan secara bersama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum IAIN Jember. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Pengadilan Agama Jember Tahir, S.H. didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) A.M. Nurulzzaman Afifi, S.E., di hadiri Direktur LKBHI M. Ali Syaifudin Zuhri, Sekretaris LKBHI Rina Suryanti dan Bendahara Uul Fathurrahmah.
Rapat dalam rangka optimalisasi layanan di masa Pandemi Covid-19 khususnya di Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Jember.
Berita Terkait: