Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN ZI DAN HAWASBID
Jember | pa-jember.go.id
Kamis 23 Maret 2020 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Jember Kelas IA dilaksanakan Rapat Tim Kerja Pembangunan Zona Intergritas (ZI) yang dipimpin oleh Ketua PA. Jember Dr. H. Muslikin, MH. didampingi Sekretaris H. Shoheh, S.H. dan dihadiri oleh Koordinator Area dan seluruh anggota Area Zona Integritas Pengadilan Agama Jember Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) guna mempercepat pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Jember.
Dalam rapat ini dibahas rencana kerja atau rencana aksi dari masing-masing area dan diharapkan agar rencana kerja atau rencana aksi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) ini benar- benar terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang Persiapan Tim Hawasbid untuk melakukan penilaian Hawasbid sesuai area masing-masing dengan mempelajari sofcopy yang sudah diberikan.
Berita Terkait: