Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pembekalan Persiapan Pengadaan Sarpras Layanan Disabilitas TA 2022
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandangan Disabilitas dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 164/SEK/OT.01.1/2021 tentang Petunjuk Pengadan Sarana Pelayanan Peradilan terhadap Penyandang Disabilitas serta Rencana Aksi Nasional Penyandangan Disabilitas Mahkamah Agung TA 2020-2024, untuk Persiapan Pengadaan Sarana dan Prasarana layanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tingkat Pertama maka dilaksanakan Pembekalan secara virtual pada Hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 yang diikuti oleh Bendahara Pengadilan Agama Jember Moh. Faiq Azmi, S.H.
Acara dibuka dengan sambutan dan pengarahan dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi dan dilanjutkan dengan pamaparan keberlanjutan Disabilitas di TA 2020 oleh Kabag. Rencana Program/Anggaran.
Berita Terkait: