Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. PA Jember Ikuti Bimbingan Teknis MyIntress dan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan
Pengadilan Agama Jember menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi MyIntress dan Informasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pemanfaatan aplikasi MyIntress serta penyegaran terkait pelaksanaan sertifikasi pejabat perbendaharaan pada satuan kerja mitra KPPN Jember. Bimtek dilaksanakan pada Rabu, 19 November 2025, pukul 09.00–11.00 WIB, melalui Microsoft Teams dengan tautan resmi yang telah dibagikan oleh KPPN Jember. Agenda utama kegiatan meliputi pemaparan teknis penggunaan Aplikasi MyIntress serta penyampaian informasi terbaru mengenai proses sertifikasi pejabat perbendaharaan.
Acara dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Master of Ceremony (MC), dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Kepala KPPN Jember memberikan sambutan mengenai pentingnya pemanfaatan aplikasi MyIntress dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Memasuki sesi inti, peserta mendapatkan tiga materi utama, yaitu: 1. Pemanfaatan Aplikasi MyIntress yang diisampaikan oleh perwakilan PTPN, sesi ini membahas optimalisasi penggunaan aplikasi untuk monitoring kinerja satuan kerja. Dilanjutkan dengan Informasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan oleh Kasi MSKI, materi menyoroti ketentuan terbaru mengenai persyaratan, mekanisme, serta tahapan sertifikasi.
Dan paparan terkahir mengani Security Awareness. Materi ini membahas pentingnya keamanan informasi dalam proses pengelolaan perbendaharaan, disampaikan oleh narasumber dari PTPN. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, sebelum akhirnya ditutup pada pukul 11.00 WIB. KPPN Jember menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI–WBK) dan memberikan pelayanan kepada seluruh satuan kerja secara PASTI (Profesional, Akurat, Simpatik, Transparan, dan Inovatif) Tanpa Biaya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja termasuk Pengadilan Agama Jember dapat meningkatkan kompetensi dan ketepatan dalam pengelolaan perbendaharaan sesuai regulasi yang berlaku. KPPN Jember juga menegaskan komitmennya dalam menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi serta memberikan pelayanan secara PASTI (Profesional, Akurat, Simpatik, Transparan, dan Inovatif) Tanpa Biaya. PA Jember menyambut baik pelaksanaan bimtek ini sebagai upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas dalam tata kelola keuangan negara di lingkungan peradilan. Berita selengkapnya silahkan klik tautan link instagram story @pajember_27 atau kunjungi Website Resmi Pengadilan Agama Jember untuk melihat berita lainnya.
#beritapajember
#humaspajember
#pengadilanagamajember
#pajembermoderndaninklusif
#pajemberhebat
#humasmahkamahagungri
#badilag
#ptasurabaya
Berita Terkait: