Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. MONEV KONSOLIDASI MEDIASI POSYANKUM DAN KANTIN PA JEMBER
PA.Jr News,08/07/2020
Pada hari Rabu pukul 14.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama PA. Jember, diadakan Rapat Monev, Konsolidasi, dan Koordinasi tentang Pelaksanaan Mediasi, Posyankum, dan Kantin pada Pengadilan Agama Jember yang dipimpin oleh Ketua PA. Jember Dr. H. Muslikin, M.H. dan didampingi Sekretaris H. Shoheh, S.H. di hadiri LKBHI STAIN Jember, Hakim Mediator, dan Kru Kantin untuk mendukung Penbangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Pengadilan Agama Jember.
Dalam Sosialisasi tersebut Ketua Pengadilan Agama Jember menyampaikan dalam menjalankan tugas tidak akan menerima pemberian baik berupa uang atau barang baik langsung atau tidak langsung dan tidak akan terpengaruh dengan siapapun juga. akan senantiasa bekerja dengan ikhlas, jujur, dan tidak akan mengharapkan imbalan baik berupa uang maupun barang kepada siapapun juga serta tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok yang dapat merugikan Negara. Akan mendukung sepenuhnya membantu dan turut mengawasi pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Jember menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Berita Terkait: