Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Launching Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Penandatanganan MOU dengan Kanwil KEMENAG Jawa Timur
Melalui berbagai inovasi dan optimalisasi implementasi TI, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertekad mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk melayani yang bertanggung jawab dan terkoordinasi demi tercapaianya Pelayanan berkualitas.
* Dilaunching oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama; bersama Direktur Binganis dan Sekretaris Badilag; * Penandatanganan MOU antara PTA Surabaya dengan Kanwil KEMENAG Jawa Timur;
Livestreaming Kamis, 24 Oktober 2019 Mulai Jam 09:00 WIB Tim Inovasi PTA Surabaya
Berita Terkait: