Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Kesekretariatan PA Jember Hadiri Bimtek Perencanaan dan Kepegawaian
Dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Badan Peradilan Agama khususnya di Wilayah Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadakan Bimbingan Teknis Kesekretariatan. Bimbingan teknis meliputi Bimbingan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian yang diadakan secara hybrid (daring dan luring.
Bimtek diadakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 16 November 2022 s/d 18 November 2022. Sekretaris Tahir, S.H. didampingi Kasubbag Kepegawaian Organisas Tata Laksana Ahmad M Nuruzzaman, S.E., Analis Kepegawaian Arimeimoki, S.I.P, dan Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Samina Laela, S.E., S.H. mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Media Center Pengadilan Agama Jember pada Kamis (17/11/2022). Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Sekretaris, Kasubag Kepegawaian dan Ortala serta Analis Kepegawaian di seluruh Pengadilan di Wilayah Jawa Timur.
Acara dibuka oleh Moderator dari Pengadilan Tinggi Surabaya, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Materi mengenai Kepegawaian yang disampaikan oleh Biro Kepegawaian dan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai materi SAKIP oleh Ibu Iva Fairouz Afrinadya selaku Auditor Badan Pengawasan MA RI.
Dalam materi SAKIP menyampaikan mengenai Implementasi Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja dan Penyusunan LHE AKIP. Dalam paparan beliau menambahkan terkait rekomendasi atas hasil Evaluasi SAKIP. "Semua satker segera melakukan reviu terkait perencanaan kinerja karena merupakan bagian penting untuk proses penilaian dan bagian dari LKE" ujar Ibu Eva dalam salah satu paparannya.
SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Harapannya dengan adanya bimtek ini dapat memberikan informasi kinerja yang jelas dan terukur sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan seluruh peserta.
Berita Terkait: