Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November 2021, RRI Jember menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kegiatan yang melibatkan dinas, instansi, ormas, perguruan tinggi dan organisasi wanita Kabupaten Jember tersebut digelar mulai tanggal 25 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021.
Pada kampanye perdana hari ini tanggal 25 November 2021, hadir sebagai narasumber, Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H., DP3AKB Kabupaten Jember dr. Siti Nurul Qomariyah,M.Kes., dan DARI PUSPA Ibu Rizqi Nurhaini. Acara yang dipandu oleh Ety Dharmiyati tersebut dumulai pukul 10.00 WIB dan berahir pukul 11.00 WIB
Dalam paparannya, Ketua Pengadilan Agama Jember menyampaikan bahwa Mahkamah Agung RI berkomitmen dalam penegakan hukum terutama untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Salahsatu wujudnya adalah dengan terbitnya Perma nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam System Peradilan Pidana Anak dan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Secara husus di lingkungan Peradilan Agama, Dirjend Badilag juga merilis Surat Keputusan nomor 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
Berikutnya Ketua Pengadilan Agama Jember memaparkan beberapa inovasi terkait pemenuhan hak perempuan dan anak berupa YAUMUNA (Pelayanan Peduli Perempuan dan Anak). Bekerjasama dengan Pemda Jember dan Polres Jember PA Jember menghadirkan layanan Edukasi Resiko Perkawinan Dini, Pelatihan Kerja bagi Perempuan Kepala Keluarga, Layanan Konsultasi Kesehatan dan Psikologi serta Integrasi Eksekusi Hak-hak Perempuan dan Anak dengan Penegakan Hukum Pidana KDRT. Diahir narasinya, Ketua mengajak segenap elemen masyarakat Kabupaten Jember untuk bersinergi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak.
Berita Terkait: