Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Webinar Dialog Ditjen Badilag dan FCFCOA
Dalam rangka pelaksakan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) pada 8 Desember 2022. Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama juga telah berkerjasama dengan Family Court of Australia (FCoA) yang difasilitasi oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengadakan Webinar Client Oriented (Dialog Ditjen Badilaf FCFCOA). Webinar ini diikuti oleh seluruh satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia. YM Hakim H. Raharjo, S.H., M.Hum, YM Hakim Dra. Nur Sholehah, M.H., YM Hakim Drs. H. Ramli, M.H. mengikuti webinar tersebut melalui Media Center Pengadilan Agama Jember pada hari Kamis pukul 08.00 (29/07/2022).
Dialog Ditjen Badilag - FCFCOA diagendakan membahas mengenai Penyedian Informasi Layanan Pengadilan yang Berorientasi Pengguna. Acara dimulai dengan sambutan oleh Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Nasumber FCFCOA.
Berita Terkait: