Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sosialisasi dan Focus Grup Disscussion Fungsi Tugas dan Wewenang LPS
Berdasarkan surat edaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/252/HM.00/5/2022 perihal daftar peserta dan perubahan jadwal pelaksanaan Sosialisasi dan Focus Grup Discussion Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. H. Karmin, M.H. menghadiri acara sosialisasi tersebut pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 2022 di Surabaya.
Acara dimulai dengan Opening Speach oleh Direktur Eksekutif Hukum LPS dan dilanjutkan oleh Sambutan dari KPT dan PTA Surabaya serta Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel dan pemaparan beberapa materi dengan Moderator Spesialis pada Group Litigasi LPS. Dan akhiri dengan paparan materi dengan Moderator Perwakilan Mahkamah Agung.
Berita Terkait: