Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Rapat Tindak Lanjut Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2022
Selasa, 17 Mei 2022 pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Tahun 2022.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember Drs. H. Karmin, M.H. bertindak sebagai Ketua ZI memimpin rapat sekaligus memberikan arahan tertait temuan catatan evaluator. Rapat dihadiri oleh seluruh Koordinator Area ZI dan para admin Area.
Dalam rapat tersebut, Ketua ZI membahas paparan satu-persatu dari ke-6 area terkait catatan/temuan evaluator yang harus segera diperbaiki. Para koordinator dan admin area juga menjelaskan terkait kesulitan eviden yang harus ditindaklanjuti. Rapat dilanjutkan dengan memberikan saran dan masukan dari para koordinator dan admin untuk saling membantu. Ketua ZI juga mengingatkan agar Admin untuk selalu mengkontrol setiap file evidence yang sudah diperbaiki untuk di upload di pmpzi.
Berita Terkait: