Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Deklarasi Janji Kinerja Menuju WBK dan WBBM
Jember - Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Surabaya H. M. Nidzom Anshori, S.H., M.H., pimpin pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Komitmen Pengiriman Berkas Banding Tepat Waktu dan Lengkap dan Komitmen Peningkatan Pengelolaan Website dan Medsos pada penutupan Bimtek di Haris Hotel & Conventions Malang Rabu (25/5/2022).
Mari kita awali Tahun 2022 ini dengan mepertahankan sejumlah prestasi. Memberikan pelayanan publik terbaik dan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)" sambung Wakil Ketua PTA. Surabaya.
“Dengan semangat perjuangan, semoga PTA. Surabaya dan PA Se-Jatim bisa mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,”
Berita Terkait: