Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Rapat Pelaksanaan Inventarisasi Aset BMN
Dalam rangka mewujudkan upaya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum Barang Milik Negara (BMN) mengacu pada Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka dilaksanakan rapat secara virtual pada Hari Kamis (09/06/2022) pukul 09.00 WIB diikuti oleh Kasubbag Umum dan Keuangan Faesol Hasbi, S.E., S.H.
Agenda rapat pagi ini membahas mengenai Pelaksanaan Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah, Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional, dan Aset Tetap Renovasi.
Berita Terkait: