Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif TA 2023
Sekretaris Tahir, S.H. mengikuti pendampingan penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2023 berdasarkan surat edaran:
1. Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perencenaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPM/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 Perihal Pagu Indikatif Belanja Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran 2023.
2. Surat Kepala Biro Perencenaan Nomor: 139/Bua.1/OT.01.1/6/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Penyampaian Pagu Indikatif TA 2023.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui video conference dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, Kamis (16/06/2022) pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Sekretaris Pengadilan Agama Jember.
Berita Terkait: